hukumonline.comhukumonline.com

CARI Login | Sign Up HUKUMONLINE PRO [ X ] Notifikasi Adblocker Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini . Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari . klik disini Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan. Saya Mengerti [ X ] Ketentuan Adblocker Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman ? Adblock / Adblock Plus Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar. Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain". Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman . Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on ". Firefox Tracking Protection Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda. Ghostery Klik pada icon Ghostery. Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site". Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan pada Trusted Site list Anda. Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes". uBlock Klik ikon uBlock. Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan. Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi. Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua Saya Mengerti BERITA Utama Fokus Isu Hangat Tajuk Kolom Jeda Resensi Tokoh Info Aktual Seluk Beluk dan Klaim JKK-JKM di BPJS Ketenagakerjaan DPD Berharap RUU Daerah Kepulauan dan RUU BUMDes Segera Dibahas Pemidanaan Berlebih bagi Penolak Vaksinasi Oleh: Choky R. Ramadhan*) PUSAT DATA Peraturan Putusan JURNAL KLINIK Startup & UKM Profesi Hukum Pertanahan & Perumahan Telekomunikasi & Teknologi Hak Asasi Manusia Kenegaraan Perlindungan Konsumen Hak Kekayaan Intelektual BISNIS Ilmu Hukum Hukum Perusahaan Hukum Keluarga & Waris Buruh & Tenaga Kerja Hukum Perdata Hukum Pidana EVENTS & TRAINING Events & Training Kegiatan Terkini Arsip Kegiatan Narasumber Produk Akses Keadilan melalui Teknologi bagi Perempuan Korban Kekerasan Memahami Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Bimbingan Kerja untuk Fresh Graduate Hukum: Profesi In-House Counsel PRODUK & JASA Berlangganan Sekarang [ X ] Notifikasi Adblocker Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini . Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari . klik disini Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan. Saya Mengerti [ X ] Ketentuan Adblocker Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman ? Adblock / Adblock Plus Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar. Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain". Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman . Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on ". Firefox Tracking Protection Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda. Ghostery Klik pada icon Ghostery. Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site". Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan pada Trusted Site list Anda. Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes". uBlock Klik ikon uBlock. Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan. Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi. Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua Saya Mengerti Akademisi Ini Tekankan Restorative Justice dalam Revisi UU ITE Penegakan hukum terkait UU ITE harus menjadi instrumen terakhir sebagai ultimum remedium. Terpenting bagaimana mendidik masyarakat agar melek hukum, teknologi, dan etika. Selengkapnya » Peran Penting Praktisi Hukum dalam Perlindungan Data Pribadi Sektor Bisnis Serangan siber terhadap perusahaan semakin meningkat beberapa tahun terakhir. Praktisi hukum sebagai bagian dari perusahaan harus memahami dan terlibat dari proses pencegahan atau sebelum serangan hingga pasca-serangan. Selengkapnya » Melihat Perubahan Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2021 Jumlah Prolegnas Prioritas 2021 sebanyak 33 RUU dan dan sebanyak 246 RUU masuk dalam Prolegnas 2020-2024. RUU Pemilihan Umum ditarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan digantikan dengan RUU KUP yang diusulkan oleh Pemerintah. Selengkapnya » PREMIUM STORIES + Sanksi Pemulihan Lingkungan Bagi Perusahaan dalam Putusan 10 Maret 2021. Bacaan 6 Menit Deteksi Pelanggaran Persaingan Usaha Tanpa Pendefinisian Pasar, Mungkinkah? 09 Maret 2021. Bacaan 7 Menit Batas Yurisdiksi Pengadilan dalam Sengketa Terkait Anggaran Dasar Perseroan 08 Maret 2021. Bacaan 8 Menit TERBARU + Teknologi bagi Para Perempuan Penyintas dan Korban Kekerasan dalam Mengakses Keadilan DPD Berharap RUU Daerah Kepulauan dan RUU BUMDes Segera Dibahas Pemidanaan Berlebih bagi Penolak Vaksinasi Oleh: Choky R. Ramadhan*) Klinik Hukum + Batas Luas Tanah Hak Milik di Indonesia Upaya Hukum Jika Izin Tak Sesuai Perda Sanksi Jika Advokat Tak Membela Kliennya Rumah di Atas Tanah Hibah, Masuk Harta Gono-Gini? Yang Berwenang Menangani Perkara Kemitraan Usaha Database Peraturan Index Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 213 Tahun 2021 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/3602/2021 Tahun 2021 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 Tahun 2021 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2021 Tahun 2021 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2021 Tahun 2021 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2021 Tahun 2021 Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00008/BEI.POP/02-2021 Tahun 2021 BERITA Editorial | Fokus | After Office | Tajuk | Tokoh | Isu Hangat | Resensi | Jeda EDITORIAL + Jangan Setengah Hati Peringatan Bagi Pemberantasan Korupsi Mengabaikan Nurani FOKUS + Akar Relasi HAM dan Perlindungan Lingkungan dalam Konstitusi . . Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia, dari Era Priesterraad . . Problematika Hubungan Kerja di Masa Pandemi, Begini Pandangan . . AFTER OFFICE + Program Vaksinasi, Kewajiban atau Sukarela? Hal-hal yang Patut Dipahami dalam Penyusunan Legal Due Diligence Dosen USU Ini Bicara Penerapan Hukum Pidana Saat Pandemi TAJUK + Access to “Justice” Memanggil Pemimpin Undang-undang Sikat Saja TOKOH + Sofyan Sitompul, 'Wakil Tuhan' yang Fokus ke Perampasan Aset Maruarar Siahaan: Anggota KY Baru Harus Berwibawa dan Solid Santy Kouwagam, Leiden, dan Tiga Kategori Lawyers Indonesia ISU HANGAT + Survei Salary Industri Jasa Hukum 2020-2021 In House Counsel Series Lipsus Lebaran 2020 RESENSI + Jalan Pedang Peradilan Konstitusi dari Korea Selatan Hingga Turki Refleksi Tiga Teori Menguak Relasi Jalan Lain Menuju Lima Kemaslahatan INFO + Pendanaan Bagi Pelaku Usaha Start-Up dan UKM di Tengah Pandemi, . . Justika.com, Startup Terpilih di Program Startup Studio Indonesia Hukumonline Law Festival 2020: Wadah Start-up dan UKM Bahas Hukum! KOLOM + Pemidanaan Berlebih bagi Penolak Vaksinasi Oleh: Choky R. Ramadhan*) Indonesia dan Konvensi Apostille Oleh: Mutiara Hikmah*) Mengulas Crime and Punishmen...